Indonesia Dong

     Febry kemudian menerangkan kalau berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR di Jayapura, Rabu (6/7/2022), proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “KSP mengapresiasi pemerintah daerah terus melakukan musyawarah dengan tokoh adat dan agama. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat dan prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” jelasnya. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menekankan perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bumi Cendrawasih. Jalan Trans Papua sendiri termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pem...

  Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja di Desa Sukamulya, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rabu (27/2/2020). (Foto: Merdeka.com/Iqbal S)   Jakarta  –  Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan saat ini belum ada akses darat menuju salah satu provinsi baru, yakni Papua Pegunungan. Menurut Wempi, selama ini wilayah tersebut hanya bisa dijangkau lewat akses udara. “Wilayah Pegunungan tengah Papua untuk saat ini hanya bergantung lewat udara,” kata Wempi dalam acara di CNN Indonesia TV, Senin (4/6). Wempi menyebut kondisi Papua Pegunungan berbeda dengan dua provinsi baru lainnya. Dia mengatakan Provinsi Papua Tengah dan Selatan masih bisa dijangkau dengan akses darat dan laut serta udara. “Papua Tengah itu aksesnya lebih gampang karena dia bisa lewat laut, lewat darat, dan lewat udara. Kemudian juga sama di Papua Selatan. Papua Selatan juga bisa lewat laut, darat, udara,” kata dia. Akibat keterbatasan akses itu, Provinsi ...