Indonesia Dong

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)   Jakarta  – Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko menyatakan bahwa penerapan Daerah Otonom Baru atau DOB Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Menurut dia, pihak-pihak yang menentang DOB Papua dengan cara-cara kekerasan merupakan mereka yang tak ingin program percepatan kesejahteraan ini berhasil. “Warga masyarakat umum dan Nduga pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera, tidak ingin dilibatkan dalam aksi kejahatan bersenjata mereka,” ujar Moeldoko di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Juli 2022. Moeldoko mengklaim pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua merupakan hal yang diinginkan masyarakat. Menurut Moeldoko, dengan memekarkan wilayah Papua menjadi Papua Tengah, Papua...

Rizieq Shihab sesaat sebelum kebebasannya pada hari ini, Rabu (20/7/2022). (Foto: Istimewa )   Jakarta  – Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab ikut menanggapi kabar Habib Rizieq Shihab yang baru saja bebas bersyarat. Terkait hal itu, ia pun menyebut ada andil dari Presiden Jokowi. Husin Shihab lewat unggahannya di Twitter, Rabu 20 Juli 2022, awalnya menyebut Jokowi memang presiden yang luar biasa lantaran atas kebaikan hatinya Habib Rizieq bisa bebas. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lewat keterangan persnya menyatakan bahwa Habib Rizieq telah memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. “Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan ...

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Penataan Kawasan Marina-Labuan . (Foto: Setkab RI )   NTT  – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Penataan Kawasan Marina-Labuan Bajo dan Sistem Pengelolaan Sampah Warloka yang terletak di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Marina, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 21 Juli 2022 sore. Kepala Negara menekankan, penataan Labuan Bajo sebagai destinasi pawisata super prioritas (DPSP) ini bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. “Tujuan akhir dari penataan seluruh kawasan yang ada adalah kesejahteraan masyarakat di NTT, khususnya di Manggarai Barat, lebih khusus di Labuan Bajo,” kata Presiden. Sebelumnya, Presiden juga telah meresmikan perluasan Bandar Udara (Bandara) Komodo dan Penataan Kawasan Pulau Rinca. “Wajah NTT, wajah Manggarai Barat, wajah Labuan Bajo, saya melihat dari pagi sampai malam hari ini telah berubah total,” ujar Presiden. Setelah mengikuti perubahan dari ta...

Presiden Jokowi meresmikan perluasan Bandara Komodo Labuan Bajo, Kamis (21/7/2022). (Foto: bvn/hmpres)   Jakarta  – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akan mengawali hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/7/2022) dengan meninjau proyek pengembangan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Selepas itu, Jokowi akan menuju lokasi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II untuk meninjau sekaligus meresmikannya. Selanjutnya, Presiden akan menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Nurul Falah, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah salat jumat dan santap siang, Kepala Negara dan rombongan akan menuju ke Bandara Komodo Labuan Bajo untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta. Dari pengembangan tersebut, utamanya dengan adanya perluasan bandara, Jokowi menargetkan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo minimal mencapai satu juta orang. Dia mengatakan, target tersebut akan naik apabila proyek perpanjangan la...

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan dalam konferensi pers Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kita di Jakarta, Senin (25/6/2018). (Foto: JIBI/Felix Jody Kinarwan).   Jakarta  – Beberapa hari lalu di Twitter, sempat mencuat seruan berhenti membayar pajak atau hastag #stopbayarpajak. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Sri Mulyani menilai, pihak yang menyuarakan hastag #stopbayarpajak itu tidak ingin melihat Indonesia maju. "Jadi mereka yang sampaikan hastag enggak bayar pajak, yah berarti anda enggak ingin tinggal di Indonesia atau enggak ingin lihat Indonesia bagus, itu saja," ujarnya dalam acara dalam Perayaan Hari Pajak 2022, Selasa (19/7/2022). Sri Mulyani menjelaskan, pajak digunakan untuk pembangunan Indonesia agar semakin maju. Pajak yang terkumpul dialokasikan pemerintah untuk sektor pendidikan hingga kesehatan agar bisa dinikmati masyarakat, khusus masyarakat miskin. Selain itu, melalui pajak masyarakat bisa menikmati...

Gedung MK. (Foto: Detik.com)   Jakarta  –  MK menilai lembaga tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan lantaran merupakan bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah. Utamanya untuk mengkaji apakah benar ganja bisa digunakan untuk medis. Gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti. Mereka adalah ibu dari penderita celebral palsy. Mereka meminta MK untuk mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis. Mereka juga meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) Inkonstitusional di mana pasal itu berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan. Sebelumnya, penggunaan ganja medis untuk kesehatan menjadi perhatian publik karena aksi unjuk rasa yang dilakukan para pemohon. Mereka membentangkan poster meminta pertolongan agar ganja medis diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan. Setelah aksi itu v...

Kepala BNN-RI, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. (Foto: poskota.co.id/Ardhi)   Jakarta  – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI) mendukung keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang menolak legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Kepala BNN-RI, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose menyampaikan bahwa ganja  sebenarnya sudah diatur sebagai narkotika golongan I yang bisa digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal yang dimaksud tertera dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Undang-undang sebenarnya sudah mengatur tentang itu (ganja) untuk kepentingan ilmu pengetahuan, silakan digunakan,” kata Golose kepada wartawan, Rabu (20/7/2022). Namun, penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan secara tegas dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. Menanggapi keputusan MK yang menolak legalisasi ganja untuk kepentingan medis, dirinya pun mendukung keputusan itu. “Saya sependapat...