Jokowi Tetap Berikan Subsidi BBM, LPG Dan Listrik Untuk Masyarakat!
Jakarta - Presiden Joko Widodo tetap akan memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau.
"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6) dikutip dari Antara.
Meskipun begitu, Jokowi tetap meminta jajarannya di kementrian untuk tetap bisa melakukan efisiensi dalam penggunaan subsidi dan mencoba alternatif lain dengan menggenjot produksi dalam negeri dan mengurangi impor untuk mengurangi beban negara.
Presiden juga menjelaskan bahwa subsidi BBM di Tanah Air sangat besar.
Anggaran subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp502 Triliun dikatakan Jokowi bahkan bisa untuk membangun sebuah Ibu Kota.
"Subsidi kita ke sini (BBM) bukan besar, tapi besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang harus kita ngerti, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Menurut Presiden, harga Pertalite Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp12.500 per liter itu bukan harga sebenarnya, karena masih disubsidi.
“Kalau lihat angka-angkanya saat ini, sebagai contoh harga bensin saja, Pertalite Rp7.650, Pertamax Rp12.500, hati-hati ini bukan harga sebenarnya lho. Ini adalah harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali,” jelasnya.
Jokowi mencontohkan harga bensin di negara tetangga yang harganya jauh lebih mahal, seperti di Singapura dan Thailand, termasuk di Eropa yaitu Jerman.
“Kita tengok yang deket saja Singapura, harga bensin sudah Rp31.000. Di Jerman harga bensin juga sama Rp31.000, di Thailand sudah Rp20.000. Kita masih Rp7.650,” ungkapnya.
Menurut dia, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.
“Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini kalau kita enggak ngerti angka-angkanya. Kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun Ibu Kota Rp466 Triliun. Ini untuk subsidi. Tapi nggak mungkin ini tidak kita subsidi, akan ramai. Kita juga hitung kalkulasi sosial politiknya,” tegas Jokowi.
Comments
Post a Comment