Pemerintah Pusat Beri Sanksi Pejabat Daerah Yang Berani Rekrut Non PNS

  

Foto: Mahfud MD (Dok Kemenko Polhukam)


Jakarta - Pemerintah Pusat menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang masih merekrut tenaga Non PNS atau honorer.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Jelas Mahfud dalam siaran resminya, dikutip Minggu (26/6/2022)

Mahfud mengatakan, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Pemerintah tengah mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi pegawai Honorer atau non ASN.

“Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya,” kata Mahfud.

Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 67 huruf b UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif.

“Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah,” jelas Mahfud.

Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Sebagai informasi pemerintah pusat dan daerah telah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jokowi Tunjuk Menko Luhut Jadi Ketua Pengarah Pengembangan Industri Gim Nasional

Image
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang ditetapkan dan ditandatangani Jokowi pada 12 Februari 2024. Demikian dikutip dari Antara , ditulis Rabu (14/2/2024). Pada salinan Perpres di laman jdih.setneg.go.id, Selasa, 13 Februari 2024, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan dalam pelaksanaan percepatan pengembangan industri gim nasional dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga.
Read more

Sarat Inovasi! Proyek IKN Gunakan Beton Cepat Kering dan Semen Hijau

Image
Plaza Ceremony dengan latar belakang Kantor Kementerian Koordinator 3 dan 4 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Jakarta  – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, didesain dengan konsep smart city and green city yang mengedepankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkomitmen pada penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, bahan bangunan yang digunakan harus ramah lingkungan, termasuk produk berbahan dasar semen. Di antaranya yang akan dipasok oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG adalah green cement atau semen ramah lingkungan seperti hidraulis. Kemudian produk turunan semen termasuk beton dan paving porous, serta solusi konstruksi seperti SpeedCrete atau beton cepat kering, soil stabilizer, dan bahan bangunan lainnya. SIG telah meneken kesepakatan kerjasama penyediaan solusi bahan bangunan pada Kamis (30/5/2024) yang dilakukan oleh Direktur Utama SIG Donny Arsal, dan Direktur Utama Bina Karya (mas
Read more

Wapres Ma'ruf Amin Ajak Tokoh Konghucu Ambil Peran Ciptakan Pemilu Damai

Image
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak tokoh Konghucu untuk turut berperan dalam menciptakan pemilu yang bernuansa sejuk dan damai. "Saya mengajak semua pihak turut menyukseskan agenda nasional yang penting ini. Para tokoh agama Konghucu agar berperan lebih, dalam mendukung terciptanya pemilu yang sejuk dan damai," ujar Wapres Ma'ruf Amin, Senin (12/2/24). Ia juga mengajak umat Konghucu menggunakan hak politik mereka di Pemilu 2024 secara bertanggung jawab. Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin menekankan bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia soal kematangan berdemokrasi dan kemampuan mengelola perbedaan.
Read more