Jokowi Bahas Krisis Global dengan Lembaga Tinggi Negara

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/08/2022). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

 Jakarta – Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pimpinan Lembaga Tinggi Negara di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, khusus membahas soal krisis global, baik itu krisis keuangan, energi hingga pangan.

"Baru saja kita tadi bertemu dan berbicara selama lebih dari 2,5 jam. Utamanya kita bicara soal krisis global, berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan," kata Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Jokowi, para pimpinan lembaga tinggi negara membagikan berbagai pandangan berkaitan isu-isu dalam negeri, termasuk didalamnya terkait pangan dan energi.

“Kita berbagi sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita. Berkaitan dengan keuangan, energi dan juga berkaitan dengan pangan,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan pertemuan tersebut dilakukan karena ia sudah lama tidak bertemu dengan para pimpinan lembaga tinggi negara selama pandemi Covid-19.

“Memang sudah lama kita (tidak bertemu dengan pimpinan) lembaga- tinggi negara, memang karena covid, sudah lama tidak ketemu. Jadi ini pas 17-an Agustusan, kita bertemu dan bicara mengenai hal-hal yang tadi saya sampaikan itu,” ungkap Jokowi.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi, untuk melaporkan persiapan sidang tahunan pada 17 Agustus 2022, yang akan dimulai dengan pembukaan Ketua MPR dan Ketua DPR, kemudian Presiden menyampaikan laporan kinerja tahunan termasuk juga kinerja lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian, siang harinya akan digelar sidang paripurna terkait penetapan APBN yang dipimpin langsung ketua DPR,

“Kita juga mendengarkan penjelasan presiden terkait ancaman krisis yang sedang melanda dunia, hari ini, laporan IMF mengatakan sudah ada 66 negara terancam bangkrut dan kalau jumlahnya seperti itu, IMF juga tidak bisa memberikan bantuan apapun,” kata Bamsoet.

Dengan kondisi itu, kata Bamsoet, ke depan akan banyak negara-negara yang tumbang. Bahkan sudah ada warga negara yang meninggalkan negaranya masing-masing.

Untuk itu, lanjutnya, Presiden menekankan pentingnya para pejabat negara memahami, mewaspadai dan mengantisipasi hal tersebut. Karena nanti rangkaian masalah akan timbul, mulai dari inflasi, cadangan devisa dan besaran subsidi yang memberaTkan APBN.

“Kita beruntung termasuk negara yang risikonya tidak terlalu besar dibanding dari negara lain,.tetapi kita jangan terlena,” ujar Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Bamsoet mengungkapkan Presiden Jokowi menyarankan perlu dievaluasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Karena di lapangan penyalahgunaan subsidi cukup tinggi.

“Karena orang-orang menggunakan satpam ya, supirnya untuk menggunakan fasilitas subsidi sementara kemampuan ekonominya tidak masuk dalam kategori patut menerima subsidi, jadi masih mempertimbangkan dan menghitung apakah subsidinya dalam bentuk bantuan langsung atau tunai ke masyarakat yang butuh masih dalam pembatasan. Tetapi tentu untuk mengurangi beban apalagi tahun depan presiden menyadari akan kembali ke 3% defisit. Tadi presiden menyampaikan kepada kami kepala lembaga, pemerintah berkeinginan kuat 2,8% defisit, di bawah 3% dari standar,” terang Bamsoet

Diungkapkan Bamsoet, seluruh pembantu Presiden, seperti jajaran menteri sedang menghitung besaran subsidi tersebut. Kalkulasi harus dilakukan dengan baik dan detail, karena tahun depan sudah masuk dalam tahun politik.

“Karena ini juga sudah masuk tahun politik. Takutnya ada yang gosok-gosok jadi persoalan lain, dihitung sesuai kemampuan. Intinya pemerintah punya keinginan kuat meringankan beban masyarkat dan menarik nafas lega dari Covid-19,” tutur Bamsoet.