Jokowi Tegur Menkumham Soal Layanan Imigrasi Investor WNA


Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022. (Foto: Lukas – Biro Pers Sekretariat Presiden)

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol, tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani.

Hal ini lantaran Presiden Jokowi masih mendapat keluhan dari investor dan turis yang kesulitan mengurus visa kunjungan dan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).

Presiden menilai gaya Imigrasi yang sebatas mengatur serta mengontrol membuat kesulitan dalam pembuatan visa kunjungan dan Kitas.

Dampak besarnya tidak berkembangnya investasi hingga ekonomi dan sektor pariwisata.

Presiden menyatakan seharusnya imigrasi bisa melihat lebih jauh potensi kontribusi para investor saat pengurusan visa.

Sebab investasi bisa berdampak positif pada perekonomian, lapangan kerja baru hingga ekspor. Begitu juga dengan potesi wisatawan yang mengincar Indonesia sebagai tempat berlibur.

“Saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik, yang paling gede kontribusinya adalah imigrasi kita yang masih gaya lama. Ini yang gini-gini bermanfaat sekali bagi rakyat kita,” ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas kebijakan visa kunjungan di Istana Merdeka, Sabtu (10/9/2022).

Presiden Jokowi menambahkan birokrasi yang berbelit-belit ini harus bisa diubah. Presiden mengaku malu jika hal ini terus saja menjadi bagian dari laporan yang masuk.

Dalam catatannya negara dengan perkembangan ekonomi yang cepat selalu memberi pelayanan terhadap para investor dan turis.

Pemerintah negara tersebut akan melihat peluang ekonomi dari setiap investor yang masuk.

Seperti memikirkan potensi dibukanya lapangan pekerjaan yang menyerap ribuan orang dan berkontribusi terhadap ekonomi. Belum lagi peluang akan adanya peningkatan ekspor di tanah air.

“Orientasinya harus ke sana. Kita harus mulai betul mengubah ini pak menteri (Menkumham). Kalau memang enggak punya kemampuan untuk reformasi seperti itu ganti semuanya dari dirjen sampai ke bawahnya ganti. Kalau tidak, enggak akan berubah,” ujarnya.

 

Comments

Popular posts from this blog

Usung Konsep Forest City, Finlandia dan Spanyol Lirik Potensi Investasi di IKN Nusantara!

Lestarikan Budaya Dayak, Jokowi Janji Akan Bangun Dayak Center di IKN Nusantara!

Jadilah Salah Satunya! Sekitar 2 Juta Penduduk akan Menghuni IKN Nusantara di 2045 dengan Sejumlah Fasilitas Modern Pendukung!