Sigap! Jokowi Prediksi Ekonomi 2023 Makin Gelap, dan Ajak Kepala Daerah Kompak Atasi Inflansi dari Sekarang

Presiden Joko Widodo tiba di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022, untuk memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi. Menurut Jokowi, persoalan krisis ekonomi yang dapat membuat inflasi terjadi dapat diatasi jika semua kepala daerah ikut ambil peran.

"Kita harus kompak, mulai pusat, kota, kabupaten, sampai ke bawah, dan kementerian lembaga juga seperti dulu penanganan Covid. Kalau dulu Covid-19 kita bisa bersama-sama, inflasi ini kita juga bisa bersama-sama," ujar Jokowi calam arahannya kepada kepala daerah di JCC, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2022.

Jokowi menjelaskan, saat ini kondisi ekonomi dunia mengalami banyak ancaman akibat pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina. Jokowi bahkan menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 bakal lebih gelap dibandingkan saat ini karena kedua faktor tersebut.

“Soal perang di Ukraina lebih sulit dihitung kapan selesainya. Referendum yang diadakan di empat wilayah kemarin, makin meruncingkan lagi, kapan akan selesai dan imbas ke ekonomi seperti apa, makin rumit,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut sektor yang menyumbang inflasi terbesar di Indonesia ada pada sektor pangan. Ia mencontohkan cabai merah menyumbang 0,28 persen dari total inflasi 4,6 persen. Hal ini, menurut Jokowi, terjadi karena rendahnya produksi cabai hingga membuat kelangkaan dan harganya mahal.

Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk mencari solusi terhadap kelangkaan cabai ini. Misalnya, dengan mendistribusikan cabai dari daerah yang panennya berlimpah ke daerah yang suplainya kurang.

Untuk ongkos distribusi tersebut, Jokowi memerintahkan agar kepala daerah menggunakan dua persen dari Dana Alokasi Umum atau DAU dan juga dana bagi hasil atau DBH. Jokowi menyebut pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan dua persen dana itu.

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga untuk membantu masyarakat. Jokowi menjabarkan, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp 2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun.

“Kita selesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Jokowi.