Kota Berbasis Hutan Berkelanjutan Segera Terwujud! Kepala Otorita: IKN Jadi Kota Netral Karbon pada 2045

IKN Nusantara di Kalimantan Timur. (dok Kementerian PUPR). (Foto: Ist)

Jakarta –  Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur akan menjadi kota netral karbon pada 2045. IKN juga menjadi yang pertama di Indonesia karena berkonsep kota hutan berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan kota netral karbon pada 2045, Pemerintah Indonesia sudah meluncurkan kajian ruang lingkupnya,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rilis yang disampaikan Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono yang diterima di Samarinda, Kamis (10/11/2022).

Peluncuran kajian ruang lingkup (scoping study) tersebut bahkan dilakukan bersama Asian Development Bank (ADB) guna memetakan langkah-langkah IKN untuk menjadi kota netral karbon.

Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27, di Sharm El Sheikh, Mesir, pada Selasa, 8 November 2022.

Langkah ini mempertegas komitmen IKN Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam “Nationally-Determined Contributions” (NDCs) sejalan dengan Kesepakatan Paris. “Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim,” papar Bambang.

Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.

Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.

“Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris,” ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.