Perpindahan Ke IKN Dimulai 2024! Bappenas: Klaster Pertama Setidaknya Ada 5 Instansi Utama Pendukung Presiden!
Jakarta – Kementerian
PPN/ Bappenas mengungkapkan klaster pertama kantor pemerintahan akan
pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada 2024. Fungsional Perencana
Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan terdapat lima
klaster yang akan pindah ke IKN.
"Klaster pertama
seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa saja? Presiden dan Wakil
Presiden dan lembaga tinggi negara. Kemudian, Kemenko semua Kemenko,
Kementerian Triumvirat Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan," kata Hayu dalam
sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, Selasa (22/11/2022).
Hayu mengatakan, masih dalam
klaster pertama, kementerian/lembaga yang mendukung kerja presiden dan wakil
presiden yaitu Kemensetneg, KSP, Wantimpres.
Lalu, Kementerian yang
mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan dalam hal ini
Bappenas, Kemenkeu, KemenPAN-RB dan BPKP.
"Kemudian,
Kementerian/Lembaga yang menyiapkan infrastruktur dasar termasuk kementerian
PUPR garda terdepan karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo,
Kementerian ATR BPN," ujarnya.
Selanjutnya, Hayu mengatakan,
alat pertahanan dan keamanan dan Kementerian/Lembaga yang mendukung penegakan
hukum yaitu Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN,
BSSN Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.
"Terakhir di klaster
pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS
Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan)," ucap dia.
Pada tahun depan, tepatnya
tahun 2023, Bank Indonesia (BI) tengah bersiap untuk pindah ke Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara. Hal itu ditegaskan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo.
Menurut Perry, pihaknya telah
mengkomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bilang, BI
merupakan salah satu lembaga pertama yang pindah ke IKN Nusantara dibandingkan
kantor kementerian dan lembaga lainnya.
Sebab saat ini BI sudah
berada dalam tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan kantor ke
IKN Nusantara.
"Deputi Gubernur (Aida
S. Budiman) sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini sehingga
perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," ujarnya
saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (21/11/2022).
Oleh karenanya, BI akan terus
berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah agar perpindahan BI dapat sesuai
peta jalan (roadmap) yang sudah ditentukan.
"Koordinasi dilakukan
baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia,
maupun penyediaan sarana dan prasarana," ucapnya.
Comments
Post a Comment