Mantap! Jawab Permintaan Jokowi Soal Mastercard, BI Akan Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Usai Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Ist)

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa kesiapan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah telah memasuki tahap final dan akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa perilisan instrumen baru transaksi negara itu akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, adalah soft launching yang akan digelar pada April mendatang. Kedua, merupakan grand launching di Mei nanti setelah momentum Idulfitri selesai.

“Ini sesuai dengan instruksi Presiden dan Kartu Kredit Pemerintah akan segera diluncurkan,” ujarnya saat kepada wartawan di Jakarta, dikutip redaksi pada Jumat, 17 Maret.

Perry menuturkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk transaksi domestik tersebut bisa memperluas layanan pembayaran termasuk untuk transaksi keuangan pemerintah yang sangat besar.

“Komitmen kami memberikan layanan pembayaran digital yang betul-betul cepat, mudah, murah, dan aman,” ujarnya.

KKP domestik akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP domestik tidak menggunakan Mastercard dan Visa, melainkan menggunakan GPN.

Pada tahun lalu, KKP yang menggunakan QRIS sudah diluncurkan untuk transaksi domestik. Sementara itu, progres persiapan KKP dalam bentuk kartu fisik saat ini sudah mencapai 92 persen. BI meninjau dari berbagai aspek termasuk aspek bisnis, teknis, dan operasional.

BI meluncurkan KKP Domestik sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang tahap awalnya dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Inpres Nomor 2 Tahun 2022 sendiri adalah tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.