Terus Berantas Korupsi, Jokowi Dorong DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Perampasan Aset!

Joko Widodo Presiden mendorong DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. (Foto: Ist)

Jakarta – Presiden Jokowi menyebut proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset sedang berjalan di DPR. Jokowi berharap undang-undang itu nantinya memudahkan proses-proses dalam penindakan tindak pidana korupsi.

“RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR,” kata Presiden Jokowi saat ditemui usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

“Dan ini prosesnya sudah berjalan,” imbuhnya.

Jokowi berharap UU Perampasan Aset nantinya memudahkan proses-proses dalam penindakan tindak pidana korupsi. Perampasan aset koruptor disebutnya juga akan memiliki payung hukum yang jelas dengan UU tersebut.

“Saya harapkan dengan UU Perampasan Aset itu dia akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md juga telah meminta Komisi III DPR segera mengesahkan dua RUU, yakni terkait Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Namun, jawaban Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi sorotan karena bicara perlunya lobi-lobi ketua umum dalam pengesahannya.

“Pak Mahfud tanya kepada kita, ‘tolong dong RUU Perampasan Aset dijalanin’. Republik di sini nih gampang Pak di Senayan ini. Lobinya jangan di sini Pak. Ini di sini nurut bosnya masing-masing,” kata Pacul dalam rapat Komisi III DPR bersama Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/03).